Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar Geruduk Kantor Kementrian Hukum Dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan

Transnusi.com Makassar Hipermata (himpunan pelajar mahasiswa Takalar) sejajaran melakukan aksi demonstrasi didepan Kantor Kementrian Hukum dan Ham wilayah Sulawesi Selatan. Sebagai aksi lanjutan terhadap buntutnya penanganan dan tindakan tegas oleh Kepala Kementrian hukum dan Ham wilayah Sulawesi Selatan terhadap Kepala lapas kelas 2 B takalar yang jelas-jelas melakukan pungli di tubuh lembaga permasyarakatan kabupaten takalar itu sendiri terhadap beberapa warga binaan, Senin (28 maret 2022)

Pengutan liar (Pungli) yang di lakukan oleh oknum inisial (L) salah satu warga binaan lapas Takalar yang bergerak setiap minggu tarik setoran Rp 250.000 kepada penghuni warga binaan permasyarakat (WBP) pengguna Handphone agar tidak terjaring razia dan penyitaan dari pihak lapas Takalar mengindikasika pemaksaan dan pemerasan kepada warga binaan dilapas kelas 2 B takalar yang dihuni kurang lebih 600 narapidana laki-laki dan perempuan, jika dikalkulasi dari seluruh warga binaan maka pungutan liar senilai ratusan juta rupiah. Kegiatan ini dinilai sangat menyimpang baik secara moral maupun hukum.

Bacaan Lainnya

“Lembaga permsyarakatan itu merupakan wadah bagi Narapidana untuk dilakukan pembinaan dengan memberikan edukasi yang mendidik bukan malah menjadikan ruang lingkup lembaga permasyarakatan sebagai ladang bisnis dengan memberikan kebebesan menggunkan Handphone Narapidana apalagi jelas aturan melarang tertuang dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan” Tegas penyampaian Takhifal Mursalin dalam orasinya .

Jika kementrian hukum dan ham wilayah Sulawesi Selatan tidak mampu mencopot kalapas 2 B takalar sebagai Tusi(tugas dan fungsinya) kemenkumham wilayah Sulsel maka akan hadir gerakan yang lebih besar dengan massa yang lebih besar pula. Tegas ifhal dalam orasinya.

Kementrian hukum dan ham wilayah Sulsel dalam penyampaiannya menerima massa aksi seakan memberikan sinyal ketidak jelasan dan tumpantindih persoalan yang terjadi di lapas 2 B takalar, seakan kemenkumham wilayah Sulsel lepas tangan terhadap persoalan ini dan enggan untuk mengambil sikap yang tegas padahal itu menjadi tugas dan fungsinya.

Dalam UUD NRI 1945 pasal 28 A-28 J menjabarkan secara gamblang tentang hak dasar manusia yang tidak bisa dikurangi seperti hak hidup, hak untuk tidak disiksa dan hak untuk mendapatkan kesamaan dihadapan hukum, hal ini justru menjadi suatu analisis yang jelas untuk kita semua bahwa dilapas 2 B takalar telah menghilangkan hak dasar para Warga binaan yakni kesamaan dihadapan hukum. Sebab pada peristiwa yang terjadi sangat jelas bahwa ada proses diskriminasi terhadap para narapidana dan tentunya berindikasi pada keluarga. Ungkap Agung sebagai jendral lapangan dalam penyampaiannya.

Bukan hanya persoalan pungli ini, tetapi telah banyak paceklik yang terjadi selama ini dilapas kelas 2B takalar salah satunya adalah peredaran narkoba. Kami menganggap seluruh elemen dalam penanganan ini tidak serius dalam menuntaskan kasus ini,” ungkap Muh.Agung Prajaya S.pd

 

 

Laporan : Wempy

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.