Transnusi.com Takalar — Pemerintah Kabupaten Takalar berhasil meraih Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kedua kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Propensi Sulawesi Selatan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Takalar tahun Anggaran 2022.
“Pemerintah Kabupaten Takalar bisa menerima Opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) atas LKPD tahun 2022 dengan memperbaiki tata kelola pengelolaan keuangan, dimana membenahi dengan menindaklanjuti rekomendasi yang diajukan BPK dari tahun-tahun sebelumnya, penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang andal berdasarkan dengan SAP berbasis akrual “Meraih WTP di Tahun 2022 itu susah, tapi mempertahankan WTP Tahun ini jauh lebih susah. Semua disajikan begitu detil dan berkualitas kata Kepala Badan Keuangan Kabupaten Takalar, Dahlan Jalamang Spd MM, Senin,29/05/2023.
Penyerahan piagam WTP dilakukan secara langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan, Pejabat (PJ) DR. Setiawan Aswad, M.DEV.PLG, selaku Bupati Kabupaten Takalar ,dan turut dihadiri Bapak Sekda Kabupaten Takalar, H. Muhammad Hasbi,S.STP, M.AP dan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, Dahlan Jamalang Spd MM, di Makassar, pada Senin ini hari..
ini menjadi bukti bahwa APBD Tahun Anggaran 2022 telah dikelola dengan Transparansi dan Akuntabilitas,” jelasnya.
Untuk itu, Kepala Badan Keuangan Kabupaten Takalar berpesan kepada seluruh jajarannya agar bisa mempertahankan Predikat WTP dengan menjaga Kualitas pengelolaan Keuangan yang andal berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dimana penyajian LKPD sesuai Kaidah Akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, Dahlan Jamalang Spd MM mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Takalar akan memperhatikan permasalahan yang direkomendasikan BPK dan menindaklanjutinya agar tidak menjadi hambatan kedepannya dalam pengelolaan keuangan Daerah.
“Langkah ke depan dalam mempertahankannya dengan melibatkan OPD agar dapat meningkatkan Kualitas Penatausahaan Keuangan dan Penyajian Laporan Keuangan pada OPD yang di Kompilasi menjadi LKPD Pemerintah Daerah yang Terpercaya dan Andal,” tutup Dahlan Jamalang Spd MM.
