Transnusi.com Torut — Direktur Laksus Muhammad Ansar menilai, kasus pencairan dana Bagi Hasil Retribusi (BHR) tahun 2023 di Pemkab Toraja Utara berpotensi menyeret banyak pihak. Ansar menyebut, Bupati Torut Yohanis Bassang (Ombas) juga berpotensi diperiksa.
“Kemungkinan ke arah sana (Bupati Torut diperiksa) sangat terbuka. Sebab prosesnya kelihatan sistematis. Artinya yang berperan bukan satu orang. Ada keterlibatan pihak terkait secara kolektif,” ujar Ansar, Senin (19/8/2024).
Menurut Ansar, alur kasus ini sederhana. Penyidik kejaksaan tidak terlalu sulit untuk mengungkap modus maupun orang-orang yang terlibat.
“Kan sudah jelas itu siapa yang memalsukan tanda tangan. Kemudian sisa ditelusuri mengapa tanda tangan palsu ini bisa lolos di Bank Sulselbar. Artinya kan ada kecerobohan pihak bank. Atau bisa saja ada kerja sama antara pemalsu tanda tangan dengan orang bank,” papar Ansar.
Untuk menemukan benang merahnya sangat mudah. Kata Ansar, yang paling penting sekarang adalah menemukan aktornya.
“Sebab dalam kasus seperti ini kan selalu ada aktor intelektualnya. Nah ini yang harus ditelusuri penyidik,” tandasnya.
Karenanya, Ansar mendesak semua pihak yang berpotensi terlibat harus diperiksa. Mulai dari bendahara BPKAD Torut, pihak Bank Sulselbar hingga Bupati Torut.
“Kenapa Bupati Torut perlu dimintai keterangan? Jelas itu terkait karena pengambil kebijakan tertinggi di daerah adalah bupati. Dari sini penyidik bisa menguak peran masing-maaing pihak,” paparnya.
Sebelumnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Toraja Utara dengan Bank Sulselbar Cabang Rantepao diduga terlibat kongkalikong dalam pencairan dana Bagi Hasil Retribusi (BHR) Tahun 2023 sebesar Rp700 juta. Dana itu menjadi temuan hukum setelah diketahui dicairkan dengan menggunakan tanda tangan palsu.
Kasus ini sementara bergulir di Kejaksaan Negeri (Kejari) Tana Toraja. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Cabang Kejari Tana Toraja di Rantepao, Iwan Jani mengaku telah memanggil beberapa pejabat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Torut.
“Ia benar kasus dugaan korupsi BHR sementara kami tangani yang nilainya Rp700 juta lebih. Sudah ada beberapa orang yang kami periksa, salah satunya Irma Patandung (Mantan Kepala BPKAD) selaku pengguna anggaran,” ungkap Iwan pekan lalu.
“Kita juga rencana akan panggil pihak bank mengenai kasus ini dalam waktu dekat,” sambung Iwan.
Kejaksaan akan mendalami tanda tangan yang diduga dipalsukan dalam berkas pencairan dana BHR tersebut.
Sementara itu, mantan Kepala BPKAD Torut Irma Patandung yang dikonfirmasi mengaku kecewa dengan pihak Bank Sulselbar Cabang Rantepao yang tidak teliti melihat tanda tangannya yang diduga dipalsukan dalam dokumen pencairan.
“Itu kan ada mekanisme pencairan di bank, karena orang bank tahu bahwa pencairan itu maksimal penarikan setiap hari itu hanya Rp50 juta, tapi rupanya waktu kami minta rekening koran setiap hari itu ada malah Rp100 juta dan itu tidak perna diklarifikasi ke kami dulu,” bebernya.
Irma mengaku pernah keberatan kepada pihak Bank Sulselbar yang mencairkan uang ratusan juta tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu.
“Maksud saya kenapa pihak bank bisa loloskan, karena sudah jelas aturan dari sana pencairan itu satu hari maksimal Rp50 juta. Kalau lewat dari itu berarti harus diklarifikasi, tapi mereka tidak pernah klarifikasi. Makanya jujur saya juga kecewa sama pihak bank karena mereka tidak pernah klarifikasi sama saya,” ucap Irma dengan kesal.
Irma mengaku telah melaporkan mantan stafnya Bidang Perbendaharaan inisial E ke Polres Toraja Utara karena diduga memalsukan tanda tangannya.
“Kasus ini saya sudah lapor ke Polres. Yang saya laporkan si Erwin (Bendaharaan Pengeluaran BPKAD Torut),” ucap Irma.
Sementara itu Kepala Cabang Bank Sulsebar Rantepao, Timotius Tandililing yang turut dikonfirmasi enggan memberikan keterangan.
“Saya tanya staf saya dulu ya, nanti saya info lagi bagaimana hasilnya,” singkatnya, Rabu (14/08).
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi dari pihak bank Sulsebar. Teman teman media Online sudah berusaha menghubungi kembali namun tidak direspon.
Diketahui, Irma Patandung mengundurkan diri sebagai Kepala BPKAD Torut sejak tahun 2023. Ia pindah ke Pemprov Sulsel.
